JAKARTA – Publik dikejutkan dengan beredarnya Surat Keputusan (SK) internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusulkan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin di tengah proses konsolidasi politik ibu kota yang masih hangat.
Langkah mendadak ini memicu spekulasi tajam mengenai adanya potensi keretakan atau faksionalisme di internal partai meskipun masa jabatan baru saja berjalan seumur jagung.
Dalam dokumen yang tersebar luas tersebut, DPP PKS dikabarkan telah resmi menunjuk Suhud Alynudin untuk mengambil alih kursi pimpinan legislatif tanpa adanya pemaparan alasan yang transparan kepada konstituen.
Ketidakterbukaan informasi ini menimbulkan kesan kuat adanya kegamangan dalam manajemen kaderisasi atau bahkan persaingan pengaruh di tubuh partai yang selama ini dikenal solid tersebut.
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta pun akhirnya mulai angkat bicara untuk meredam kegaduhan, namun respons yang diberikan dinilai masih normatif dan belum menyentuh substansi permasalahan yang memicu rotasi jabatan strategis ini.
Pergantian posisi sekelas Ketua DPRD di tengah jalan bukan sekadar urusan administratif biasa, melainkan cerminan dinamika politik internal yang berisiko mengganggu fokus pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta.
Hingga saat ini, publik masih menunggu kepastian resmi dan alasan objektif di balik pencopotan Khoirudin agar tidak menjadi bola liar di ruang demokrasi.
Masyarakat Jakarta tentu berharap agar bongkar pasang jabatan di kursi pimpinan legislatif tidak didasari oleh kepentingan elite semata, melainkan murni untuk meningkatkan kinerja dewan.