JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta mendesak perbaikan mendasar pada sistem pembiayaan politik demi memutus rantai korupsi yang kian mengakar dalam proses demokrasi Indonesia.
Langkah strategis yang diusulkan mencakup pembatasan biaya kampanye, penguatan transparansi sumber dana, hingga pembatasan transaksi tunai guna menekan masifnya praktik politik uang.
Namun, publik patut bersikap kritis mengingat usulan ini seringkali terbentur pada minimnya kemauan politik dari para peserta pemilu untuk menerapkan akuntabilitas finansial yang nyata.
Tanpa regulasi yang mengikat dan pengawasan ketat, upaya KPK dalam mengurangi ketergantungan kandidat terhadap pendanaan berisiko dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak signifikan bagi pembersihan sistem politik.