JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid resmi melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN sebagai bentuk transparansi di tengah bayang-bayang kasus korupsi yang melanda instansinya.
Langkah administratif ini menjadi sorotan tajam publik seiring dengan tindakan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Data kekayaan yang dilaporkan tersebut seharusnya tidak hanya menjadi formalitas di atas kertas, melainkan harus mencerminkan integritas nyata sang menteri dalam memimpin kementerian yang sarat dengan sengketa lahan.
Keberadaan delapan tersangka dalam skandal HGB di Bogor membuktikan bahwa celah korupsi di lingkup ATR/BPN masih menganga lebar dan menuntut komitmen yang lebih dari sekadar pelaporan harta.
Kini masyarakat menanti apakah transparansi finansial Nusron Wahid ini akan diikuti dengan keberanian sistematis untuk membersihkan oknum-oknum nakal yang terus melanggengkan praktik mafia tanah.
Tanpa pengawasan internal yang radikal, pelaporan LHKPN hanya akan menjadi angka mati yang gagal membendung arus gratifikasi di birokrasi pertanahan Indonesia.