JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menegaskan posisi strategis Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Langkah ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak mengenai sejauh mana ketergantungan pemerintah terhadap kapitalisasi jumbo yang mencapai Rp1.100 triliun tersebut di tengah tuntutan transparansi perbankan plat merah.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa besarnya modal tersebut diproyeksikan untuk mengakselerasi pertumbuhan nasional.
Namun, dari perspektif kritis, dominasi masif Himbara ini dikhawatirkan dapat menciptakan distorsi pasar yang mempersempit ruang kompetisi bagi perbankan swasta serta meningkatkan risiko sistemik jika manajemen risiko tidak dikelola secara independen dari kepentingan politik.
Kebijakan penguatan peran bank negara ini juga mengundang pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran kredit yang selama ini sering dianggap lebih memprioritaskan proyek penugasan pemerintah dibandingkan sektor UMKM yang lebih membutuhkan.
Publik kini menanti apakah kekuatan modal ribuan triliun ini benar-benar mampu mendorong daya beli masyarakat bawah atau justru hanya terjebak menjadi alat administratif untuk memoles angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas.