SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi membuka kuota bantuan perumahan bagi ribuan warga untuk tahun anggaran 2026 guna menekan angka kesenjangan kepemilikan hunian yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Program yang dipusatkan di Samarinda ini diklaim sebagai langkah strategis dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai kabupaten dan kota.
Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam karena dinilai lamban dalam merespons lonjakan harga properti dan hanya menjadi solusi jangka pendek jika tidak diiringi pengawasan ketat terhadap kualitas bangunan.
Publik mendesak agar alokasi ribuan unit ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus dibuktikan dengan transparansi data penerima agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak salah sasaran.