JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan di Jakarta bahwa hasil riset Transmigration for Empowerment (TEP) 2026 harus bertransformasi menjadi rekomendasi kebijakan nyata bagi Kementerian Transmigrasi agar pembangunan wilayah tidak salah sasaran.
Langkah ini dinilai sebagai upaya ambisius, namun publik tetap bersikap kritis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan riset akademis ke dalam aksi lapangan yang sering kali terkendala konflik agraria dan masalah sosial kronis.
Pemerintah menyatakan akan membuka ruang lebar bagi setiap temuan penelitian untuk dipelajari oleh kementerian dan lembaga terkait guna memastikan program transmigrasi ke depan memiliki basis data yang kuat.
Namun, efektivitas kebijakan ini akan terus dipertanyakan selama riset hanya dianggap sebagai pelengkap administratif tanpa adanya komitmen politik yang kuat untuk membenahi manajemen transmigrasi secara fundamental.