SAMARINDA – Warga di sejumlah kawasan pelosok Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini terpaksa mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal secara mandiri demi memenuhi kebutuhan energi harian di tengah lambatnya perluasan jaringan listrik negara.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mengonfirmasi bahwa pola pengelolaan swadaya ini menjadi pilihan utama masyarakat karena belum tersentuh infrastruktur PLN yang memadai.
Langkah ini memicu kritik tajam mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan energi bagi warga di daerah tertinggal.
Pengelolaan mandiri menggunakan dana iuran warga dikhawatirkan akan membebani ekonomi rumah tangga pelosok, mengingat biaya penggantian komponen teknis seperti baterai PLTS sangat mahal.
Kemandirian yang dibanggakan ini justru memperlihatkan celah besar dalam pengawasan dan pemeliharaan jangka panjang oleh pemerintah daerah.
Tanpa adanya subsidi pemeliharaan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, aset energi terbarukan ini berisiko mangkrak dan hanya menjadi solusi sementara bagi krisis listrik di pedalaman Kaltim.