SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menyiapkan sistem pengendalian dan pemantauan terpadu di Samarinda guna mempercepat birokrasi pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pekan ini.
Langkah digitalisasi ini memicu sorotan kritis terkait apakah sistem baru tersebut benar-benar akan menyelesaikan masalah efisiensi atau justru menambah beban administratif bagi para aparatur di daerah.
Keberadaan sistem ini berisiko menjadi sekadar formalitas digital jika tidak dibarengi dengan penyederhanaan alur kerja, mengingat banyaknya aplikasi serupa yang sering kali tumpang tindih dan membingungkan pelaksana di lapangan.
Publik kini menanti apakah percepatan laporan ini akan berdampak nyata pada transparansi anggaran atau hanya berakhir sebagai instrumen untuk memenuhi skor penilaian administratif di mata pemerintah pusat.