SAMARINDA – Ketua DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota untuk segera mempercepat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena jumlah penduduk resmi yang hingga kini belum menembus angka satu juta jiwa dianggap tidak mencerminkan realitas kebutuhan di lapangan.
Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat ketidaksinkronan data administrasi kependudukan berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik serta potensi salah sasaran dalam perencanaan arah pembangunan daerah.
Selain aspek administratif, kelambanan dalam memperbarui basis data penduduk ini juga mengancam representasi politik masyarakat dan pembagian alokasi anggaran pusat yang seharusnya bisa lebih optimal bagi warga Samarinda.
DPRD memberikan catatan kritis bahwa tanpa transformasi digital yang serius melalui IKD, daerah akan terus terjebak dalam masalah klasik akurasi data yang menghambat efektivitas program pemerintah.