JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf membanggakan reaktivasi 106 ribu penderita penyakit kronis ke dalam skema PBI JK sebagai langkah kemanusiaan yang responsif. Namun, klaim keberhasilan ini justru mengungkap borok lama: carut-marut sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Angka reaktivasi yang fantastis ini menjadi bukti validitas data pemerintah masih lemah, di mana ribuan warga rentan sempat kehilangan hak dasar mereka akibat sistem deaktifasi otomatis yang seringkali tidak akurat dan sulit diakses secara mandiri oleh masyarakat lapisan bawah.
Motivasi di balik pengumuman ini diduga kuat sebagai upaya pemulihan citra birokrasi di tengah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus membayangi. Dengan total kuota PBI mencapai 96,8 juta jiwa, angka 106 ribu hanyalah fraksi kecil yang baru tersentuh setelah pasien jatuh sakit. Pemerintah cenderung bertindak reaktif alih-alih preventif dalam pembenahan data. Tanpa transparansi audit sistem verifikasi bulanan, reaktivasi ini berisiko menjadi siklus tahunan yang hanya menguntungkan narasi politik pencitraan tanpa menyelesaikan akar diskriminasi administratif.