JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, baru-baru ini, secara kritis menyoroti urgensi penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini menjadi beban serius bagi postur belanja pegawai di daerah.
Tito menekankan bahwa kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK harus dibarengi dengan efisiensi anggaran yang ketat, mengingat banyak pemerintah daerah yang justru terjebak dalam ancaman krisis fiskal akibat alokasi gaji yang terus membengkak.
Solusi yang ditawarkan pemerintah adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tumpuan utama, sebuah langkah yang dinilai banyak pihak sebagai tantangan berat bagi daerah dengan kemandirian ekonomi yang masih rendah.
Kebijakan penataan ini dianggap sebagai pedang bermata dua; di satu sisi menyelesaikan status kepegawaian, namun di sisi lain berisiko melumpuhkan pembangunan infrastruktur jika belanja pegawai terus mendominasi APBD tanpa strategi peningkatan pendapatan yang konkret.