JAKARTA – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan secara resmi menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ketua Umum Kesthuri, Asrul Azis Taba, terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang putusan di Jakarta baru-baru ini.
Putusan ini menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil penyidik telah sesuai prosedur, sekaligus menutup celah bagi tersangka untuk berkelit dari jeratan hukum melalui jalur administratif formal.
Meskipun KPK mengapresiasi kemenangan hukum ini, publik perlu tetap bersikap kritis karena keberhasilan menggagalkan praperadilan barulah langkah awal yang tidak menjamin pengusutan tuntas hingga ke akar mafia kuota haji.
Keterlibatan tokoh besar dalam asosiasi travel haji mencerminkan betapa rapuhnya sistem pengawasan negara, sehingga KPK dituntut untuk bertindak lebih berani dalam membongkar keterlibatan aktor intelektual lain yang mungkin masih bebas berkeliaran.