JAKARTA – Pemerintah menuai kritik tajam setelah rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat senilai Rp11 triliun dari APBN dinilai tidak mendesak di tengah kondisi fiskal yang sedang sulit di Jakarta, baru-baru ini.
Anggaran fantastis yang mencapai belasan triliun rupiah tersebut dianggap berpotensi besar menyulitkan keuangan negara yang seharusnya diprioritaskan untuk sektor yang lebih produktif.
Para pengamat menilai kebijakan ini sangat dipaksakan mengingat urgensi pemulihan ekonomi nasional yang masih membutuhkan suntikan dana tepat sasaran daripada sekadar administrasi perbankan massal.
Tanpa transparansi dan urgensi yang jelas, penggunaan dana APBN dalam jumlah masif ini dikhawatirkan hanya akan menjadi beban tambahan bagi stabilitas fiskal Indonesia ke depannya.