JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mempromosikan keringanan pajak kendaraan listrik sebagai bukti komitmen transisi energi hijau di tengah penyesuaian aturan pusat. Narasi ini memosisikan insentif fiskal sebagai kunci utama akselerasi adopsi kendaraan ramah lingkungan. Namun, penghapusan status bebas pajak justru mencerminkan inkonsistensi kebijakan yang membingungkan konsumen. Langkah ini berisiko memperlambat laju adopsi kendaraan listrik di ibu kota karena kepastian hukum dan ekonomi jangka panjang bagi pemilik kendaraan menjadi dipertanyakan akibat perubahan regulasi yang fluktuatif serta tidak menentu bagi investasi masyarakat.
Motif di balik kebijakan ini diduga lebih condong pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daripada sekadar isu lingkungan. Dengan target pertumbuhan infrastruktur yang masif, pemerintah memerlukan sumber pemasukan baru dari sektor otomotif yang terus berkembang. Data menunjukkan bahwa meski ada diskon, pengenaan pajak tetap membebani kelas menengah yang menjadi target pasar utama. Kebijakan ini menguntungkan kas daerah secara jangka pendek, namun mengorbankan kepercayaan publik terhadap stabilitas insentif hijau yang sebelumnya dijanjikan secara konsisten oleh otoritas pemerintah pusat dan daerah.