JAKARTA – Agen BRILink bernama Narsun dilaporkan telah memfasilitasi akses perlindungan sosial bagi sekitar 7.000 pekerja informal di daerahnya guna menambal celah layanan birokrasi yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat kelas bawah.
Capaian Narsun ini mencerminkan fenomena ironis di mana pemenuhan hak dasar warga negara terkait jaminan sosial kini justru sangat bergantung pada inisiatif agen perbankan swasta dibandingkan jalur resmi pemerintah.
Meskipun langkah ini memperluas inklusi keuangan, ketergantungan pada pihak ketiga seperti Agen BRILink menunjukkan masih lemahnya penetrasi langsung lembaga publik dalam menjamin kesejahteraan pekerja di sektor non-formal.
Efektivitas model keagenan ini perlu dikritisi lebih lanjut agar perlindungan sosial tidak sekadar menjadi komoditas perluasan jaringan perbankan tanpa adanya penguatan sistemik dari negara yang berkelanjutan.