JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta guna memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), namun langkah ini memicu keraguan terkait kesiapan logistik di daerah yang minim infrastruktur.
Pemerintah mengeklaim pembenahan ini bertujuan agar penyaluran asupan gizi lebih akuntabel dan tepat sasaran bagi masyarakat di pelosok Nusantara.
Akan tetapi, upaya tersebut dipandang penuh risiko mengingat tingginya biaya distribusi serta potensi inefisiensi anggaran yang sering menjadi persoalan klasik dalam proyek berskala nasional.
Publik kini menanti apakah evaluasi ini benar-benar memberikan solusi konkret atas ketimpangan gizi atau hanya menjadi retorika administratif di tengah bayang-bayang kendala teknis lapangan.