ANKARA – Presiden Recep Tayyip Erdogan secara sistematis memanfaatkan kegagalan upaya kudeta pada 15 Juli 2016 di Ankara untuk merombak total struktur politik dan hukum Turki selama satu dekade terakhir melalui penguatan kekuasaan eksekutif yang agresif.
Peristiwa berdarah tersebut menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan pembersihan massal terhadap oposisi dan memperlemah institusi demokrasi demi mengamankan kontrol absolut di bawah sistem kepresidenan baru.
Langkah radikal ini tidak hanya menggeser keseimbangan kekuasaan dalam negeri, tetapi juga secara drastis membentuk ulang hubungan diplomatik Turki yang kini cenderung menjauh dari nilai-nilai liberal Barat.
Transformasi selama satu dekade ini mencerminkan bagaimana sebuah krisis nasional dapat dieksploitasi untuk membangun tatanan politik yang semakin otoriter dan terpusat pada satu figur pemimpin saja.
Kritikus menilai bahwa perubahan fundamental ini telah mengorbankan independensi hukum dan kebebasan sipil demi melanggengkan ambisi kekuasaan jangka panjang Erdogan di panggung dunia.