SAMARINDA – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPRD Kalimantan Timur di Samarinda pada Kamis, 1 Oktober 2026, guna menyikapi keluhan berkepanjangan terkait buruknya pelayanan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut.
Pertemuan ini menjadi momen krusial untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pelat merah tersebut di tengah ketidakpuasan publik terhadap sistem antrean dan ketersediaan stok di lapangan.
Forum ini seharusnya tidak sekadar menjadi ajang apresiasi seremonial antara Pertamina dan pemerintah daerah semata.
Masyarakat Kalimantan Timur menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan energi dan solusi konkret atas kendala distribusi yang kerap merugikan konsumen kecil.
Pihak Pertamina didesak untuk menyelaraskan kebijakan operasional mereka dengan realitas kebutuhan daerah yang selama ini dinilai sering tidak sinkron.
Evaluasi kondisi lapangan dalam RDP tersebut mencerminkan adanya kegagalan sistematis yang hingga kini belum mampu diatasi secara tuntas oleh manajemen Pertamina.
Harmonisasi kebijakan yang dibahas harus segera diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas layanan SPBU dan kepastian stok BBM subsidi tanpa alasan teknis yang berulang.
Tanpa langkah perbaikan yang radikal, dialog semacam ini hanya akan berakhir sebagai rutinitas administratif yang hampa tanpa dampak nyata bagi rakyat Kaltim.