JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa integrasi data kependudukan dan kewilayahan merupakan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dalam sebuah pertemuan resmi di Jakarta baru-baru ini.
Kebijakan ini diklaim mampu mempercepat deteksi dini terhadap potensi konflik, meskipun langkah sentralisasi data tersebut memicu perdebatan mengenai batas kewenangan negara terhadap privasi individu.
Kritik muncul karena integrasi data tanpa jaminan perlindungan siber yang kuat justru berisiko menjadi ancaman baru bagi keamanan warga jika terjadi kebocoran massal.
Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk tidak sekadar menjadikan data sebagai alat kontrol keamanan, melainkan wajib membuktikan transparansi dalam pengelolaannya agar tidak mencederai hak privasi masyarakat.