BALIKPAPAN – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, secara mendadak memajukan jadwal pelaksanaan fisik Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Balikpapan, Kalimantan Timur, guna mengejar target ambisius 3.000 unit hunian layak pada tahun 2026.
Percepatan jadwal yang semula direncanakan pada 20 Mei 2026 ini memicu pertanyaan kritis mengenai kesiapan koordinasi teknis dan validasi data penerima bantuan di lapangan.
Langkah memajukan proyek perumahan di wilayah “Benua Etam” tersebut berisiko mengabaikan standar kualitas bangunan demi sekadar mengejar angka administratif yang terlihat signifikan secara politik.
Pemerintah pusat seharusnya memastikan bahwa percepatan ini bukan merupakan kebijakan terburu-buru yang dapat membuka celah inefisiensi anggaran serta penurunan pengawasan pada proyek rumah swadaya masyarakat.