JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menuai gelombang kritik dari DPR RI, Komnas HAM, hingga elemen masyarakat sipil di Jakarta pekan ini akibat wacana pembentukan tim asesor bagi aktivis HAM yang dianggap sebagai langkah mundur bagi demokrasi.
Gagasan ini dinilai kontroversial karena berpotensi menjadi instrumen kontrol negara untuk mengintervensi independensi gerakan masyarakat sipil serta membungkam suara-suara kritis melalui proses standardisasi yang dipaksakan.
Merespons kegaduhan tersebut, Pigai memberikan klarifikasi bahwa tim tersebut hanya bersifat koordinatif, namun publik tetap meragukan urgensinya di tengah banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang justru lebih mendesak untuk diselesaikan.
Kritik tajam terus mengalir karena langkah kementerian ini dianggap melampaui kewenangannya dan dikhawatirkan akan menciptakan polarisasi serta membatasi ruang gerak aktivisme di Indonesia.