JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi mulai membentuk panitia kecil dan tim panel di Jakarta guna mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar NU yang dijadwalkan pada Agustus 2026 mendatang.
Langkah ini diambil untuk merampungkan beragam kebutuhan teknis serta substansi kegiatan jauh sebelum pelaksanaan dimulai.
Namun, mobilisasi birokrasi yang dilakukan dua tahun lebih awal ini memicu pertanyaan kritis mengenai efektivitas dan potensi pemborosan energi organisasi.
Panitia kecil tersebut ditugaskan untuk menyisir seluruh detail logistik hingga perumusan draf awal keputusan muktamar secara mendalam.
Meskipun diklaim sebagai langkah percepatan demi kematangan acara, pola kerja seperti ini dinilai oleh sejumlah pengamat sebagai upaya untuk mengunci narasi kebijakan organisasi sejak dini.
Transparansi dalam penunjukan anggota tim panel juga menjadi titik krusial yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada warga Nahdliyin.
Persiapan yang terlalu prematur dikhawatirkan justru akan mengalihkan fokus PBNU dari persoalan umat yang lebih mendesak saat ini.
Muktamar yang seharusnya menjadi ruang kontemplasi dan evaluasi besar, jangan sampai terjebak hanya pada rutinitas administratif kepanitiaan.
Kini publik menanti apakah struktur ini benar-benar bekerja untuk kepentingan jamaah atau sekadar instrumen penguat posisi elit tertentu di masa depan.