JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuai gelombang kritik tajam usai melibatkan unsur Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan kepolisian dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah Indonesia guna mendongkrak penerimaan negara. Langkah ini dinilai sangat kontroversial karena tidak memiliki ...