JAKARTA – JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani, secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan calon presiden (Capres) berasal dari kader internal partai politik di Jakarta baru-baru ini demi memperkuat akuntabilitas dan tanggung jawab politik dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kebijakan ini dipandang sebagai upaya mendesak untuk mengembalikan fungsi partai sebagai kawah candradimuka kepemimpinan, namun langkah ini juga memicu kritik tajam mengenai sejauh mana partai politik benar-benar telah menjalankan kaderisasi yang sehat secara internal tanpa terjebak pada pragmatisme elektoral.
Irma menekankan bahwa tanggung jawab politik hanya bisa diukur jika pemimpin lahir dari rahim organisasi yang jelas, sehingga partai tidak lagi sekadar menjadi kendaraan sewaan bagi tokoh eksternal yang hanya mengandalkan popularitas instan tanpa pemahaman ideologis yang mendalam.
Meskipun memiliki niat mulia untuk membenahi sistem, publik patut bersikap kritis apakah aturan ini nantinya benar-benar melahirkan pemimpin berintegritas atau justru menjadi tameng bagi oligarki partai untuk menutup pintu bagi figur-figur kompeten di luar lingkaran elit kekuasaan.