SLEMAN – Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo tengah menyusun kebijakan bagi seluruh pelajar di Kabupaten Sleman untuk menandatangani surat kontrak berisi pernyataan tidak akan terlibat aksi kejahatan jalanan atau klitih dan tawuran sebagai upaya menekan angka kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan.
Namun, langkah administratif ini dinilai hanya menjadi solusi di atas kertas yang gagal menyentuh akar permasalahan sosial serta kondisi psikologis kompleks yang dialami para remaja di lingkungan mereka.
Kebijakan tersebut menuai kritik tajam karena dianggap sekadar formalitas birokrasi yang membebankan tanggung jawab moral pada secarik kertas tanpa adanya jaminan pengawasan intensif maupun program pembinaan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya lebih fokus pada penyediaan ruang kreatif yang inklusif dan penguatan sistem perlindungan anak daripada terjebak dalam pendekatan legalistik yang berpotensi tidak efektif dalam meredam aksi kekerasan di jalanan.