SURABAYA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia tengah merancang postur anggaran tahun 2027 yang diklaim lebih realistis di Surabaya guna memperkuat kualitas pelayanan jemaah secara menyeluruh.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons mendesak atas hasil evaluasi program tahun 2026 yang menunjukkan perlunya pembenahan signifikan pada efisiensi alokasi dana.
Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, menyatakan bahwa pemetaan kendala di masa lalu harus menjadi fondasi kuat agar perencanaan ke depan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif.
Namun, publik tetap menyoroti apakah jargon anggaran realistis ini mampu menjawab tantangan biaya haji yang fluktuatif serta memastikan transparansi pelayanan yang lebih konkret bagi para jemaah.