SRINAGAR – SRINAGAR – Perbedaan kontras kondisi pembangunan antara wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India dengan wilayah kelolaan Pakistan kini menjadi sorotan tajam di tengah klaim peningkatan infrastruktur dan lonjakan sektor pariwisata yang masif.
Pemerintah India mengeklaim bahwa wilayah tersebut kini mengalami transformasi ekonomi signifikan melalui berbagai proyek strategis sejak pencabutan status otonomi khusus.
Namun, narasi kemajuan ini tidak lepas dari kritik tajam mengenai pengawasan ketat serta pembatasan hak-hak politik yang masih membayangi keseharian warga di balik kemegahan fisik bangunan.
Laporan terkini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kashmir India melonjak drastis dengan jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai rekor baru setiap tahunnya.
Aktivitas ekonomi warga lokal diklaim mulai pulih meski stabilitas keamanan tersebut harus dibayar mahal dengan kehadiran aparat dalam jumlah besar yang memicu sentimen ketidakbebasan.
Di sisi lain, wilayah Kashmir yang dikelola Pakistan justru dilaporkan mengalami stagnasi ekonomi dan krisis biaya hidup parah yang memicu gelombang protes warga secara terus-menerus.
Pembangunan jalan tol dan terowongan canggih di Kashmir India dianggap sebagai upaya New Delhi untuk mempercepat integrasi wilayah tersebut ke dalam ekonomi nasional secara absolut.
Meski infrastruktur berkembang pesat, sejumlah pengamat internasional memperingatkan bahwa kemajuan fisik tidak serta merta menghapus luka sejarah dan ketegangan geopolitik yang masih belum tuntas.
Dunia internasional kini terus memantau apakah pertumbuhan ekonomi ini benar-benar membawa kesejahteraan jangka panjang bagi warga lokal atau sekadar menjadi etalase politik bagi citra pemerintah pusat di mata global.