PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya membentuk tim khusus demi mengejar ketertinggalan pemulihan 3.902 hektare sawah yang terdampak banjir bandang baru-baru ini. Upaya memangkas birokrasi dan memperkuat koordinasi lintas sektor ini dipandang sebagai langkah darurat yang justru menyoroti betapa lambannya sistem administrasi publik selama ini dalam merespons bencana di sektor agraria. Dengan ribuan hektare lahan yang mangkrak, kebijakan percepatan ini terkesan reaktif karena baru digulirkan saat ancaman gagal panen sistemik dan ketahanan pangan daerah mulai berada di titik kritis yang mengkhawatirkan.
Keberadaan tim ini menimbulkan keraguan di tingkat akar rumput mengenai apakah percepatan hingga tahap tanam dapat terealisasi tanpa hambatan klasik, seperti penyaluran bantuan benih yang kerap salah sasaran. Komitmen pemangkasan birokrasi jangan sampai hanya menjadi jargon politik tanpa adanya evaluasi mendalam terhadap akar masalah kerusakan infrastruktur irigasi yang rapuh. Tanpa pengawasan ketat, pembentukan tim percepatan ini dikhawatirkan hanya akan menambah panjang rantai birokrasi baru yang justru membebani para petani, yang saat ini lebih membutuhkan bantuan nyata di lapangan daripada sekadar janji koordinasi administratif di atas kertas.