JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memberikan apresiasi atas langkah Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Kerja (Panja) guna memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan di Jakarta baru-baru ini demi mengejar ketertinggalan pembangunan di beranda terdepan NKRI.
Langkah ini diklaim sebagai bentuk sinergi untuk mempercepat konektivitas dan kesejahteraan warga perbatasan yang selama ini sering terabaikan oleh pusat.
Namun, dukungan ini menuai sorotan kritis mengenai sejauh mana efektivitas pembentukan Panja tersebut dalam membedah akar masalah perbatasan yang selama ini terjebak dalam tumpang tindih regulasi.
Publik mempertanyakan apakah kolaborasi antarlembaga ini akan membuahkan hasil konkret di lapangan atau kembali berakhir sebagai retorika birokrasi tahunan tanpa perubahan signifikan pada kualitas hidup masyarakat di garis perbatasan.
Tito menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektoral adalah kunci, meski tantangan ego sektoral kementerian masih menjadi batu sandungan utama yang belum terpecahkan secara tuntas.
Penguatan anggaran dan pengawasan dari DPR diharapkan tidak hanya menjadi beban baru bagi APBN, melainkan harus mampu menjawab keraguan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan melalui pembangunan ekonomi yang merata.