JAKARTA – Amnesty International Indonesia mengkritik keras rencana pemerintah melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam pembinaan siswa Sekolah Rakyat di Jakarta baru-baru ini guna mencegah kembalinya militerisasi di ruang sipil yang berisiko mengancam keselamatan warga.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah ini merupakan sinyal mengkhawatirkan atas menguatnya pengaruh militer dalam institusi pendidikan dasar.
Ia mendesak pemerintah untuk belajar dari pengalaman masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan fatal yang berpotensi memakan korban jiwa akibat pendekatan keamanan yang dipaksakan di lingkungan sekolah.
Kebijakan tersebut dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi dan prinsip pemisahan yang tegas antara fungsi pertahanan militer dengan kehidupan sosial masyarakat sipil.