JAKARTA – Wacana reshuffle kabinet yang direspons pimpinan fraksi DPR diklaim sebagai langkah penyegaran demi optimalisasi kinerja pemerintahan di sisa masa jabatan. Namun, klaim efektivitas ini patut dipertanyakan mengingat pergantian menteri di waktu singkat jarang memberikan dampak kebijakan yang signifikan. Alih-alih memperbaiki birokrasi, wacana ini lebih terlihat sebagai manuver politik untuk mengamankan loyalitas koalisi. Perubahan menteri di fase transisi justru berisiko mengganggu kontinuitas program yang sedang berjalan demi kepentingan pragmatis jangka pendek partai politik dalam memperkuat posisi tawarnya.
Motif di balik kocok ulang ini disinyalir kuat berkaitan dengan akomodasi kepentingan politik pasca-pemilu daripada kebutuhan teknokratis murni. Berdasarkan pola historis, reshuffle menjelang akhir periode seringkali menjadi alat tawar-menawar (political bargaining) untuk memberi ruang bagi loyalis baru atau menghukum mitra yang mulai membelot. Publik menjadi pihak yang paling dirugikan karena anggaran negara terserap untuk penyesuaian struktural baru yang minim hasil nyata. Dominasi bagi-bagi kursi kabinet hanya mempertegas bahwa stabilitas kekuasaan lebih diprioritaskan ketimbang efisiensi birokrasi negara yang berkelanjutan.