JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kini tengah ditunggu untuk menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait peresmian enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta baru-baru ini guna mempercepat akselerasi ekonomi nasional.
Penetapan ini menjadi langkah krusial bagi kelangsungan proyek strategis nasional yang diklaim mampu mendongkrak investasi asing masuk ke Indonesia secara masif.
Namun, ketergantungan pada restu birokrasi ini memicu skeptisisme mengenai efektivitas operasional KEK yang dalam sejarahnya seringkali lambat dalam memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan.
Tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat, penambahan enam zona ekonomi ini berisiko hanya menjadi beban administratif dan fiskal negara yang tidak sebanding dengan realisasi investasi di lapangan.