SOFIFI – Kementerian Transmigrasi secara resmi mendorong percepatan pencetakan sawah baru di Maluku Utara guna mencapai swasembada pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat pada tahun 2024 ini.
Langkah ambisius ini diklaim sebagai solusi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, namun efektivitasnya dipertanyakan mengingat rekam jejak kegagalan proyek serupa di berbagai wilayah di masa lalu.
Kritik mulai muncul dari para pengamat lingkungan yang khawatir bahwa pembukaan lahan skala besar akan mengancam ekosistem hutan serta kedaulatan tanah adat di Maluku Utara.
Pemerintah harus memastikan bahwa janji pembukaan lapangan kerja bukan hanya retorika, melainkan disertai dengan pemberdayaan petani lokal dan transparansi anggaran agar tidak sekadar menjadi beban fiskal daerah.