TOKYO – Pemerintah Jepang secara resmi meluncurkan badan intelijen terpusat pertama di Tokyo sejak berakhirnya Perang Dunia II guna mengonsolidasi pengumpulan informasi strategis demi alasan keamanan nasional.
Kebijakan ini segera menuai kecaman dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengikisan nyata terhadap cita-cita pasifisme yang selama ini dijunjung tinggi dalam konstitusi Jepang.
Pengaktifan kembali struktur intelijen yang kuat dianggap sebagai sinyalemen berbahaya bagi kebebasan sipil dan potensi kembalinya bayang-bayang kontrol negara yang berlebihan seperti di masa militerisme lampau.
Kurangnya mekanisme pengawasan publik yang transparan terhadap badan baru ini dikhawatirkan akan menciptakan otoritas tanpa batas yang justru mengancam stabilitas demokrasi di negeri sakura.