JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian PUPR berencana membangun Tol Serpong-Bogor via Parung senilai Rp 12,35 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tanpa menyentuh dana APBN demi meningkatkan konektivitas wilayah Jawa Barat dan Banten.
Langkah ambisius ini memicu kritik tajam mengenai potensi tarif tol yang akan dibebankan kepada masyarakat karena investor sepenuhnya memikul beban pendanaan dan mengharapkan pengembalian modal yang cepat.
Ketergantungan penuh pada sektor swasta dalam proyek infrastruktur strategis ini dikhawatirkan mengabaikan aspek layanan publik dan lebih mengedepankan keuntungan komersial semata tanpa jaminan keterjangkauan bagi pengguna jalan.
Transparansi mengenai pengelolaan risiko jangka panjang dan nasib ekosistem di sepanjang jalur Parung masih menjadi tanda tanya besar di tengah klaim efisiensi anggaran negara tersebut.